Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

 

  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat;
    Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah;
    Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
    1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Asli Daerah;
    2. Subbidang Penetapan Pendapatan Asli Daerah; dan
    3. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
  4. Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
    Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terdiri dari :
    1. Subbidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
    2. Subbidang Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah; dan
    3. Subbidang Keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah.
  5. Bidang Anggaran;
    Bidang Anggaran terdiri dari :
    1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
    2. Subbidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan; dan
    3. Subbidang Analisis Anggaran.
  6. Bidang Akuntansii;
    Bidang Akuntansi terdiri dari :
    1. Subbidang Pembukuan dan Neraca Daerah;
    2. Subbidang Verifikasi; dan
    3. Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
  7. Bidang Aset;
    Bidang Aset terdiri dari :
    1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
    2. SubbidangPemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; dan
    3. Subbidang Penghapusan Barang Milik Daerah.
  8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
 
TUGAS DAN KEWAJIBAN, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
JABATAN-JABATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Kepala Badan:

Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerahyang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan PDRD;
  2. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pajak dan retribusi daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah;
  3. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran;
  4. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi;
  5. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang aset;
  6. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
  7. pelaksanaan administrasi Badan; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  2. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Badan;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
  4. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  5. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
  6. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
  7. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
  8. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
  9. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
  10. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan PDRD, bidang penagihan pajak dan retribusi daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan Daerah, bidang anggaran, bidang akuntansi serta bidang aset;
  11. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuagan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;
  13. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
  14. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
  15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badandan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris :

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan; dan
  3. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan;
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
  7. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Badan;
  8. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan;
  9. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  10. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
  11. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  12. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
  13. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
  14. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi keuangan dan asset;
  15. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksannaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan;
  16. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Badan;
  17. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
  18. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  19. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B.a) Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  6. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
  7. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pengelolaan keuangan daerah;
  8. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
  9. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
  10. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan Badan;
  11. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  12. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
  13. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan;
  14. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
  15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  16. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B.b) Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penghimpunan bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  6. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
  7. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
  8. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
  9. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
  10. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  11. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
  12. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
  13. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
  14. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
  15. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaaan;
  16. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
  17. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  18. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B.c) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
  3. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  6. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
  7. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
  8. mempersiapkan pelaksanaan rapat badan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
  9. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
  10. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
  11. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
  12. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
  13. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
  14. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
  15. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
  16. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
  17. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :usul kenaikan pangkat; perpindahan; pensiun; penilaian pelaksanaan pekerjaan; kenaikan gaji berkala; cuti; ijin; masa kerja; peralihan status; dan Layanan administrasi kepegawaian lainnya.
  18. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
  19. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
  20. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
  21. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan;
  22. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
  23. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  24. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan PAD :

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pendataan dan Penetapan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan pendaftaran PAD;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penetapan PAD;
  3. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan PAD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  8. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan pendataan dan pendaftaran PAD, bidang penetapan PAD serta bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendapatan Daerah;
  9. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendataan dan pendaftaran PAD, bidang penetapan PAD serta bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendapatan Daerah;
  10. melaksanakan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  11. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
  12. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD dan Pendapatan Lainnya;
  13. melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPD terkait PAD;
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pendataan dan penetapan PAD dan memberikan saran serta pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C.a ) Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PAD

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pendaftaran PAD;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di pendataan dan pendaftaran PAD;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan pendaftaran PAD;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran PAD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pendataan dan pendaftaran PAD;
  7. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis
  8. melakukan pemeriksaan konsep daftar wajib pajak daerah;
  9. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan retribusi;
  10. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak Daerah;
  11. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkanKartu Pengenal NPWPD;
  12. menyiapkan bahan penyusunan penetapan NPWPD;
  13. mengarsipkan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
  14. mengoordinasikan kegiatan menghimpun, menyusun, mengolah, dan menyampaikan laporan data subjek dan objek Pajak Daerah;
  15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PAD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  16. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

C.b) Kepala Subbidang Penetapan PAD

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di  Subbidang Penetapan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan PAD;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penetapan PAD;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penetapan PAD; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan penetapan PAD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penetapan PAD;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penetapan PAD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penetapan PAD;
  9. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif PAD;
  10. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan PAD;
  11. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan PAD;
  12. menyiapkan usulan penetapan target PAD;
  13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Penetapan PAD serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  14. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

C.c) Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah;
  7. melakukan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD dan Pendapatan Lainnya;
  8. melakukan rekonsiliasi dengan SKPD terkait PAD;
  9. melakukan pencatatan penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah;
  10. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
  11. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang intensifikasi pendapatan daerah;
  12. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan di bidang intensifikasi pendapatan;
  13. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang intensifikasi;
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Kepala Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penagihan PAD dan PBB-P2;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah;
  3. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penagihan PAD dan PBB-P2, bidang dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah serta bidang keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah
  8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penagihan pajak, retribusi daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah;
  9. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  10. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  11. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  12. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
  13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D.a) Kepala Subbidang Penagihan PAD dan PBB-P2

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Penagihan PAD dan PBB-P2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan PAD dan PBB-P2;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penagihan PAD dan PBB-P2;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penagihan PAD dan PBB-P2; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan penagihan PAD dan PBB-P2 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penagihan PAD dan PBB-P2;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penagihan PAD dan PBB-P2 serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penagihan PAD dan PBB-P2;
  9. melakukan penagihan PAD dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
  10. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  11. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Penagihan PAD dan PBB-P2 dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  12. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D.b) Kepala Subbidang Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah;
  9. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  10. memfasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  11. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan instansi terkait;
  12. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  13. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D.c) Kepala Subbidang Keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah;
  9. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  10. melakukan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
  11. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak Daerah, retribusi dan pendapatan Daerah;
  12. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  14. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E. Kepala Bidang Anggaran

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidanganggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kebijakan keuangan dan pembiayaan;
  3. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang analisis anggaran; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, bidang kebijakan keuangan dan pembiayaan serta bidang analisis anggaran;
  8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, bidang kebijakan keuangan dan pembiayaan serta bidang analisis anggaran;
  9. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang anggaran;
  10. melaksanakan penyusunan dan memproses surat penyediaan dana bagi SKPD;
  11. melaksanakan penyusunan pengalokasian dan pendistribusian anggaran SKPD;
  12. melakukan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak langsung  dan Belanja Langsung pada SKPD,Kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD;
  13. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan dan analisa anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E.a) Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tanaman perencanaan dan penyusunan anggaran serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait perencanaan dan penyusunan anggaran;
  9. melakukan verifikasi RKA dan RKAP SKPD pada : Dinas Pendidikan;  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Kesehatan; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.
  10. melakukan verifikasi DPA /DPPA SKPD  pada : Dinas Pendidikan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Kesehatan; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.
  11. menyiapkan bahan penyusunan APBD/Perubahan APBD;
  12. melakukan penyusunan dan memproses surat penyediaan dana bagi SKPD;
  13. melakukan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak langsung  dan Belanja Langsung pada : Dinas Pendidikan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Kesehatan; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E.b) Kepala Subbidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang kebijakan keuangan dan pembiayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan keuangan dan pembiayaan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kebijakan keuangan dan pembiayaan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebijakan keuangan dan pembiayaan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan kebijakan keuangan dan pembiayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang keuangan dan pembiayaan;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pembiayaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait kebijakan keuangan dan pembiayaan;
  9. melakukan verifikasi RKA SKPD, Kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretrariat DPRD, Kepala Daerah dan DPRD;
  10. melakukan verifikasi DPA dan DPPA SKPD, Kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretrariat DPRD, Kepala Daerah dan DPRD;
  11. menyiapkan bahan penetapan alokasi anggaran kas;
  12. menyiapkan bahan penyusunan standar harga satuan kegiatan;
  13. melakukan penyusunan pengalokasian dan pendistribusian anggaran SKPD;
  14. melakukan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak langsung  dan Belanja Langsung pada SKPD, Kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  16. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E.c ) Kepala Subbidang Analisis Anggaran

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Analisis Anggaran berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis anggaran;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang analisis anggaran;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang analisis anggaran; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan analisis anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. meenyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan i bidang analisis anggaran;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan analisis anggaran serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait analisis anggaran;
  9. melakukan verifikasi RKA SKPD dan RKA pada 1. Inspektorat; 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Dinas Perhubungan; 8. Dinas Pertanian; 9. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 10. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian; 11. Dinas Lingkungan Hidup;
  10. melakukan verifikasi DPA /DPPA pada 1. Inspektorat; 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Dinas Perhubungan; 8. Dinas Pertanian; 9. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 10. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian; 11. Dinas Lingkungan Hidup;
  11. menyiapkan bahan penyusunan Nota Keuangan;
  12. menyiapkan bahan penyusunan analisa anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  13. menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  14. menyiapkan bahan laporan sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah dalam RAPBD;
  15. melakukan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung pada : Inspektorat; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Perhubungan; Dinas Pertanian; Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan Dinas Lingkungan Hidup.
  16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Analisis Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  17. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

F. Kepala Bidang Akuntansi

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang akuntansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembukuan dan neraca daerah;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang verifikasi;
  3. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembukuan dan neraca daerah, bidang verifikasi serta bidang pelaporan dan pertanggungjawaban;
  8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang verifikasi serta bidang pelaporan dan pertanggungjawaban;
  9. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang akuntansi;
  10. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pada SKPD;
  11. melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan Daerah, penyusunan laporan keuangan daerah;
  12. memberikan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran;
  13. melaksanakan pengujian dan analisa Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap belanja langsung dan tidak langsung;
  14. melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Akuntansidan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

F.a) Kepala Subbidang Pembukuan dan Neraca Daerah

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Pembukuan dan Neraca Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembukuan dan neraca daerah;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembukuan dan neraca daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembukuan dan neraca daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pembukuan dan neraca daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembukuan dan neraca daerah;
  7. enginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembukuan dan neraca Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pembukuan dan neraca Daerah;
  9. melakukan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
  10. melakukan rekonsiliasi laporan keuangan pada SKPD;
  11. menyiapkan bahan penyusunan Neraca;
  12. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan keuangan Daerah;
  13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pembukuan dan Neraca Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  14. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

F.b) Kepala Subbidang Verifikasi

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Verifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan verifikasi;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang verifikasi;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang verifikasi; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan verifikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang verifikasi;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan verifikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait verifikasi;
  9. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan meneliti surat pertanggungjawaban fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD;
  10. melakukan rekap dan mencatat surat pertanggungjawaban fungsional dan membuat bukti rekonsiliasi surat pertanggungjawaban fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD;
  11. melakukan pengujian dan analisa Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap belanja langsung dan tidak langsung;
  12. menyiapkan bahan penyusunan pemberian pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran;
  13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Verifikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  14. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

F.c) Kepala Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaporan dan pertanggungjawaban;
  9. melakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban pada SKPD;
  10. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD pada SKPD;
  11. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah;
  12. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  13. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

G. Kepala Bidang Aset

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penatausahaan barang milik daerah;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
  3. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penghapusan barang milik daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penatausahaan barang milik daerah, bidang pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah serta penghapusan barang milik daerah;
  8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penatausahaan barang milik daerah, bidang pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah serta penghapusan barang milik daerah;
  9. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang aset;
  10. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  11. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
  12. melaksanakan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  13. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan barang milik daerah;
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Aset dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

G.a) Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penatausahaan barang milik daerah;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penatausahaan barang milik daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penatausahaan barang milik daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penatausahaan barang milik daerah;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penatausahaan barang milik daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penatausahaan barang milik daerah;
  9. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang;
  10. menyiapkan bahan penyusunan Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;
  11. melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
  12. menyiapkan Bahan Penyusunan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
  13. melakukan pembinaan tekhnis dan rekonsiliasi kepada penyimpan dan pengurus barang;
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

G.b) Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidangpemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
  9. melaksanakan proses pengamanan barang milik Daerah dan membuat Laporan Bukti Kepemilikan Tanah dan Kendaraan berupa sertifikasi dan BPKB;
  10. menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  11. melakukan proses pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  12. melakukan proses penertiban penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
  13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  14. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

G.C) Kepala Subbidang Penghapusan Barang Milik Daerah

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penghapusan barang milik daerah;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penghapusan barang milik daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penghapusan barang milik daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan penghapusan barang milik daerahsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penghapusan barang milik daerah;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penghapusan barang milik daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penghapusan barang milik daerah;
  9. melakukan proses penghapusan barang milik daerah;
  10. melakukan proses pemusnahan barang milik daerah;
  11. melakukan proses Pemindahtanganan barang milik daerah;
  12. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Penghapusan Barang Milik Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  13. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di wilayah kerjanya masing – masing.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah, Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah,Bidang Anggaran, dan Bidang Akuntansi, Bidang Aset sesuai keahlian.

Kontak

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0474 321005
  Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili

Kunjungi Sosial Media